Validasi di Info GTK Semester 1 Tahun 2018 menyisakan rasa was-was bagi para operator sekolah, pasalnya masih menunggu kevalidan data DHGTK. Hampir tiruana data guru terdampak persoalan tersebut tanpa terkecuali data yang sudah valid pun. Dibalik lambannya loading server DHGTK, kekhawatiran itu timbul juga terkait adanya warta pada laman DHGTK ihwal salah satu syarat pencairan dana tuntidakboleh sertifikasi guru.
Mulai tahun pelajaran 2018/2019 kehadiran guru diperhitungkan sebagai pemenuhan beban kerja guru sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 jam kerja dalam 1 (satu) ahad sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 ihwal Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 ihwal Guru.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 ihwal Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 ihwal Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa menerangkan bahwa Daerah wajib membayarkan Tuntidakboleh Profesi (TP) Guru PNSD kepada guru yang berhak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, paling usang 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana TP Guru PNSD.
melaluiataubersamaini mengacu peraturan tersebut terkena kevalidan data DHGTK yang ada di info GTK yang mencicipi lebih parah pusingnya yakni operator, sedangkan guru yang menikmati dana tuntidakboleh sertifikasinya spesialuntuk tenang-tenang saja. inikan lucu 😆😆😆 yang mendapatkan siapa, yang resah siapa?.
Dari dramatisasi itu hasilnya munculah banyak sekali pertanyaan terkena seputar DHGTK?. Data yang belum validlah, daftar hadir yang tidak full, cara edit kuncian SPTJM dan lain-lain. Lantas kalau tidak valid, kan nanti tidak terbit SKTP sehingga tidak cair TPPnya?.
Tenang!, Perhatikan kevalidan data lainnya yang lebih penting seperti: beban mengajar, kiprah tambahan, keaktifan, kepegawaian. Jika tiruana data tersebut sudah fix namun masih menyisakan hadirGTK yang mengambarkan warning abaikan, alasannya guru tersebut dipastikan terbit SKTP.
Kaprikornussolusi terkena DHGTK yang belum valid di Info GTK Semester 1 Tahun 2018 spesialuntuk persoalan menunggu waktu verifikasi kehadiran dari operator Simbar. Mengenai kehadiran yang tercatat tidak full pada bulan Juli tidak perlu melaksanakan edit alasannya kehadiran pada bulan Juli memang spesialuntuk terhitung 2 ahad masa kerja alasannya terpotong libur Akhir semester.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 ihwal Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 ihwal Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa menerangkan bahwa Daerah wajib membayarkan Tuntidakboleh Profesi (TP) Guru PNSD kepada guru yang berhak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, paling usang 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana TP Guru PNSD.
melaluiataubersamaini mengacu peraturan tersebut terkena kevalidan data DHGTK yang ada di info GTK yang mencicipi lebih parah pusingnya yakni operator, sedangkan guru yang menikmati dana tuntidakboleh sertifikasinya spesialuntuk tenang-tenang saja. inikan lucu 😆😆😆 yang mendapatkan siapa, yang resah siapa?.
Dari dramatisasi itu hasilnya munculah banyak sekali pertanyaan terkena seputar DHGTK?. Data yang belum validlah, daftar hadir yang tidak full, cara edit kuncian SPTJM dan lain-lain. Lantas kalau tidak valid, kan nanti tidak terbit SKTP sehingga tidak cair TPPnya?.
Tenang!, Perhatikan kevalidan data lainnya yang lebih penting seperti: beban mengajar, kiprah tambahan, keaktifan, kepegawaian. Jika tiruana data tersebut sudah fix namun masih menyisakan hadirGTK yang mengambarkan warning abaikan, alasannya guru tersebut dipastikan terbit SKTP.
Kaprikornus
0 Komentar untuk "Solusi Dhgtk Belum Valid Di Gosip Gtk Semester 1 Tahun 2018"